TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Menurut TAM MPR RI No.III/MPR/2000, tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan yaitu meliputi :
1. UUD 1945
UUD 1945 merupakan peraturan dasar hukum tertulis Negara RI, yang memuat tentang dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan Negara.
2. Ketetapan MPR RI
Ketetapan MPR RI merupakan suatu keputusan MPR yang diputuskan dalam sidang-sidang MPR.
3. Undang-Undang
Undang-undang merupakan keputusan yang dibuat oleh Presiden bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam melaksanakan UUD 1945 dan TAP MPR.
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)
PERPU merupakan peraturan yang diambil dalam keadaan yang memaksa atau dalam keadaan yang genting. Dengan ketentuan sebagai berikut :
5. PERPU harus diajukan ke DPR dalam persidangan
DPR dapat menolak atau menerima PERPU tersebut dengan tidak melakukan perubahan
Apabila PERPU tersebut ditolak maka PERPU tesebut harus dicabut.
6. Peraturan Pemerintah, peraturan ini dibuat oleh Pemerintah untuk melaksanakan undang-undang.
Peraturan Presiden, peraturan yang dibuat oleh presiden yang sifatnya pengaturan
7. Peraturan Daerah, Peraturan Daerah meliputi :
a. Peraturan daerah provinsi, dibuat oleh DPR bersama Gubernur yang bersangkutan.
b. Paraturan kabupaten/kota, dibuat oleh :
1) Kota : DPR bersama Walikota
2) Kabupaten : DPR bersama Bupati
c. Peraturan Desa, dibuat oleh Dewan Perwakilan Desa bersama Kepala Desa.

DPA (Dewan Pertimbangan Agung)
DPA singkatan dari Dewan Pertimbangan Agung. DPA ini merupakan bekas Lembaga Tinggi Negara yang berfungsi untuk memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden. Atau dengan kata lain wajib memberikan jawaban atas pertanyaan Presiden dan mempunyai hak untuk mengajukan usul kepemerintah. DPA dibentuk pada tanggal 25 September 1945 dan setelah dilakukan amandemen sesuai dengan peraturan Presiden No.135/M/2003, DPA dihapuskan pada tanggal 31 Juli 2003.
Kemudian pada Pemerintaahnnya SBY dikenal lagi istilah Wantimpres. Wantimpres merupakan singkatan dari Dewan Pertimbangan Presiden yang berfungsi memberikan pertimbangan dan nasihat kepada presiden. Wantimpres dibentuk kembali oleh Presiden SBY pada tahun 2007, dan Wantimpres ini merupakan kelanjutan dari DPA yang dihapus setelah Amandemen Ke-4. Wantimpres beranggotakan 9 orang dan dilantik selambat-lambatnya 3 bulan sesudah Presiden dilantik. Wantimpres berakhir masa jabatannya bersamaan dengan akhir masa jabatan Presiden atau diberhentikan oleh Presiden.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s